Naik Gaji Bukan Solusi Untuk Korupsi !
Selama saya bekerja di beberapa perusahaan, tidak banyak tindakan korupsi yang saya temui di perusahaan perusahaan kecil dan menengah, justru korupsi lebih banyak terjadi di perusahaan-perusahaan besar dengan gaji yang lebih baik, untuk posisi-posisi tertentu.
Mungkin sudah bukan menjadi rahasia juga apabila jabatan-jabatan tinggi di BUMN dan juga di DPR, serta kementrian pada umumnya sangat rentan dengan tindak pidana korupsi. Pernahkah dalam satu tahun saja, tidak ada satupun berita orang yang tertangkap korupsi dari beberapa tempat kerja yang saya sebutkan tadi? Padahal secara gaji mereka mendapatkan gaji dan tunjangan yang sangat tinggi. Lalu apakah menaikan gaji masih relevan dengan solusi untuk mengurangi angka korupsi di Indonesia?
Memang tidak mudah dalam memberantas budaya korupsi yang sudah sangat mengakar di Indonesia, tetapi saya merasa undang-undang perampasan aset dan pembatasan uang tunai harus segera disahkan. Karena umumnya orang yang korupsi tidak takut masuk penjara, tetapi lebih takut untuk menjadi miskin. Mereka akan lebih berani mengambil resiko masuk penjara agar bisa bebas dengan tetap menjadi orang kaya dan keluarga mereka berkecukupan. Tapi kalau undang-undang perampasan aset diberlakukan, apakah masih berani mereka berpikir demikian?
Namun saya kira undang-undang ini akan sangat sulit untuk diberlakukan, mengingat hingga saat ini belum ada satu partai pun di pemerintahaan yang berani dengan lantang untuk menyerukan undang-undang perampasan aset dan pembatasan uang. Hal ini tentu menjadi tanda tanya yang besar bagi kita semua, apakah mereka yang selama ini mengaku sebagai wakil rakyat adalah orang-orang yang bersih?
Padahal dengan menjalankan peraturan ini kita bisa memberantas korupsi dengan lebih efektif dan bisa meningkatkan potensi ekonomi Indonesia dengan lebih baik lagi. Semoga saja di masa depan kita bisa mendapatkan para pemimpin yang bersih dan berani untuk ambil resiko demi kebaikan bangsa Indonesia kita tercinta.
